Oleh: Sabar Sinaga – Anggota Badan Anggaran DPRD Siak
SIAK – Program seragam sekolah gratis yang digagas Pemerintah Kabupaten Siak sejatinya adalah inisiatif yang patut diapresiasi. Kebijakan ini jelas menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya keluarga yang kerap terbebani biaya perlengkapan sekolah anak. Namun, sebuah program yang menyentuh hajat hidup orang banyak tidak bisa dijalankan terburu-buru tanpa dasar perencanaan yang kuat.
Inilah pentingnya RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2025–2030. Dokumen ini bukan sekadar formalitas, melainkan arah pembangunan lima tahun ke depan. Tanpa RPJMD, program pro-rakyat seperti seragam gratis bisa terjebak sebagai kebijakan instan yang rawan inkonsistensi, bahkan berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
DPRD Siak dalam hal ini tidak pernah menolak program seragam gratis. Justru kami mendorong agar program ini diatur secara jelas dalam RPJMD yang baru, sehingga memiliki legitimasi hukum dan dapat dijalankan berkesinambungan. Rekomendasi agar pembahasan masuk dalam APBD 2026 bukanlah bentuk penundaan tanpa alasan, melainkan langkah untuk memastikan bahwa program ini dilaksanakan dengan payung hukum yang tepat.
Publik perlu memahami, bahwa RPJMD Siak saat ini masih dalam tahap pembahasan. Keterlambatan bukan karena kelalaian, melainkan karena adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Serentak 2025 dan kondisi defisit anggaran akibat efisiensi dari pusat. Sesuai aturan, masih ada waktu hingga 4 Desember 2025 untuk pengesahan RPJMD. Artinya, ruang percepatan masih terbuka.
Yang perlu digarisbawahi adalah: DPRD dan Pemkab memiliki tujuan yang sama, yakni menghadirkan kebijakan pro-rakyat yang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Program seragam gratis akan lebih kuat jika berjalan dalam kerangka RPJMD yang sah, bukan sekadar wacana instan di APBD Perubahan.
Masyarakat berhak mendapatkan program yang pasti, berkelanjutan, dan tidak menabrak aturan. Karena itu, kuncinya ada pada percepatan pengesahan RPJMD 2025–2030. Tanpa itu, program sebesar apa pun hanya akan menjadi janji politik yang tersendat di tengah jalan. **”