PEKANBARU – Aliansi Mahasiswa Peduli Kabupaten Siak menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Siak yang secara konsisten memperjuangkan pencairan dana kurang salur Dana Bagi Hasil senilai Rp489 miliar dari Pemerintah Pusat.
Aliansi menilai tertahannya dana tersebut menghambat kerja nyata Pemkab Siak dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan program beasiswa untuk masyarakat.
Kabupaten Siak merupakan salah satu daerah penyumbang sumber daya alam terbesar di Provinsi Riau. Pemkab Siak telah berulang kali menempuh jalur koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku. Dana kurang salur ini merupakan utang resmi negara yang wajib dilunasi agar program pembangunan daerah tidak tersendat.
Solidaritas tersebut ditegaskan langsung oleh Syahradi Ramatul, putra daerah asli Kabupaten Siak yang juga Presiden Mahasiswa BEM Universitas Hang Tuah Pekanbaru sekaligus Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Kecamatan Pusako – Kabupaten Siak.
“Kami melihat Pemkab Siak sudah all out menjemput bola ke Pusat demi hak rakyat. Dana Rp489 miliar itu keringat masyarakat Siak dari kekayaan alam sendiri. Kalau hari ini pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, sekolah, dan beasiswa terancam, itu karena Pusat belum melunasi kewajibannya. Kami berdiri bersama Pemkab mendesak Pusat segera bayar utang ini. Jangan sampai kerja keras Pemda di daerah dikorbankan birokrasi yang berbelit di Jakarta,” tegas Syahradi. (26/6/2026)
Sejalan dengan upaya Pemkab Siak, Aliansi Mahasiswa menyatakan tiga sikap utama:
1. *Mendesak Kementerian Keuangan RI* untuk segera melunasi dana kurang salur Rp489 miliar kepada Pemkab Siak dan tidak menghambat daerah yang sudah bekerja maksimal.
2. *Mengapresiasi transparansi Pemkab dan DPRD Siak* dalam melaporkan progres penagihan dana, serta mendorong agar komunikasi ke publik terus diperkuat.
3. *Mengajak masyarakat mengawal bersama Pemkab Siak* agar setelah dana cair dapat langsung dieksekusi untuk program prioritas rakyat, bukan terhenti di birokrasi.
Aliansi Mahasiswa siap bersinergi dengan Pemkab Siak menggalang dukungan publik, mulai dari kampanye digital hingga aksi damai, untuk mendesak Pemerintah Pusat.
“Hak Siak harus kembali ke Siak, dan Pemkab Siak butuh dukungan penuh untuk merealisasikannya,” tutup Syahradi.