PEKANBARU – Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Pekanbaru menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Riau, Jalan Sudirman, Pekanbaru, Rabu (13/5/2026). Aksi yang mengusung nama gerakan “G-M13 Mei Melawan” itu membawa sederet tuntutan terkait kesejahteraan guru, nasib buruh, pendidikan, kesehatan hingga transparansi anggaran daerah.
Mahasiswa yang hadir tampak mengenakan almamater kampus masing-masing. Mereka berasal dari Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI), Universitas Abdurrab (UNIVRAB), Universitas Sains dan Teknologi Indonesia (USTI), Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP), Institut Agama Islam Diniyah (IAID), Universitas Awal Bros (UAB), Institut Kesehatan Payung Negeri (IKESPN), Institut Kesehatan Teknologi Al-Insyirah (IKTA), STIE Riau, STAI Al-Azhar Pekanbaru, IAI Lukman Edy hingga STP Riau.
Secara bergantian, massa menyampaikan orasi sambil membawa poster dan spanduk berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah. Suasana aksi beberapa kali memanas ketika mahasiswa menyinggung persoalan kesejahteraan masyarakat kecil yang dinilai belum menjadi prioritas pemerintah.
Koordinator utama aksi, Rayhan Divaio, menyoroti masih rendahnya kesejahteraan guru honorer di Provinsi Riau. Dalam orasinya, ia mengungkap masih ada guru yang menerima gaji hanya Rp150 ribu per bulan.
“Masih ada guru di Riau bergaji Rp150 ribu sebulan. Ini sangat miris,” tegas Rayhan di hadapan massa aksi.
Menurut mahasiswa, kondisi tersebut bertolak belakang dengan cita-cita Indonesia Emas 2045. Mereka mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan apabila kesejahteraan tenaga pengajar masih memprihatinkan.
Selain isu pendidikan, mahasiswa juga menyuarakan nasib para buruh di Riau yang dinilai belum mendapatkan kesejahteraan layak. Rayhan menyebut banyak mahasiswa berasal dari keluarga buruh sehingga merasakan langsung tekanan ekonomi masyarakat kecil.
“Tidak layak upah orang tua kami sebagai buruh, jangan sengsarakan rakyat,” ujarnya lantang disambut sorakan massa.
Mahasiswa turut mengkritik pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai masih amburadul. Mereka menilai kualitas makanan dalam program tersebut belum sepenuhnya layak diberikan kepada anak-anak sekolah.
“Masih banyak makanan yang tidak layak diberikan kepada anak-anak dalam program tersebut,” kata Rayhan.
Sorakan mahasiswa kembali menggema sambil mengangkat poster kritik terkait kualitas makanan penerima program nasional tersebut. Massa meminta pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran agar tidak menjadi celah permainan oknum tertentu.
Koordinator aksi lainnya, Kukuh Elhakim, menyebut demonstrasi tersebut merupakan bentuk keresahan masyarakat bawah terhadap berbagai persoalan yang belum terselesaikan.
“Aksi ini merupakan bentuk keresahan masyarakat dan pemerintah harus bekerja lebih optimal,” ujar Kukuh.
Dalam aksi itu, mahasiswa membawa 12 tuntutan utama kepada DPRD Provinsi Riau. Salah satunya meminta percepatan pengangkatan guru honorer menjadi PPPK secara adil dan transparan. Mereka juga mendesak keterbukaan data guru honorer agar tidak terjadi permainan administrasi.
Mahasiswa turut meminta pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) di Provinsi Riau. Mereka menilai ketimpangan fasilitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pelosok masih sangat tinggi.
Selain itu, massa aksi menyoroti transparansi program beasiswa Pemerintah Provinsi Riau yang dinilai belum jelas dalam proses penyalurannya. Mereka juga menolak rencana penghapusan 20 program studi perguruan tinggi yang belakangan menjadi perbincangan.
Di sektor kesehatan, mahasiswa meminta pemerataan infrastruktur rumah sakit di seluruh kabupaten dan kota di Riau. Mereka juga mendesak Dinas Kesehatan membuka data terbaru terkait angka stunting sesuai target penurunan tahun 2025.
Sorotan tajam juga diarahkan kepada transparansi hibah dana vertikal senilai Rp113 miliar dalam sejumlah proyek pembangunan daerah. Mahasiswa meminta rincian penggunaan anggaran pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara, rumah sakit tentara hingga rumah dinas Kejaksaan Tinggi Riau.
Massa bahkan menolak anggaran Rp9,8 miliar untuk pembangunan rumah dinas Kejati Riau. Menurut mereka, anggaran tersebut lebih baik dialihkan untuk pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
“Pendidikan dan kesejahteraan guru jauh lebih penting dibanding pembangunan rumah dinas pejabat,” teriak salah seorang orator dari atas mobil komando.
Dalam isu ketenagakerjaan, mahasiswa mendesak penghapusan sistem outsourcing dan meminta DPRD Riau menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat. Mereka juga meminta pengawasan ketat terhadap keselamatan kerja di perusahaan dan kawasan industri di Riau.
Aliansi mahasiswa turut meminta DPRD membuka ruang dialog publik antara perusahaan dan masyarakat guna membahas persoalan buruh secara terbuka. Mereka menilai langkah tersebut penting agar ketimpangan hubungan pekerja dan perusahaan dapat diminimalkan.
Tak hanya itu, mahasiswa juga menyoroti sektor pariwisata Riau yang dinilai belum dikelola secara maksimal. Mereka menilai potensi budaya dan destinasi wisata daerah seharusnya mampu membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.
Aksi demonstrasi sempat ditemui anggota DPRD Riau, Abdullah dan Andi Darma Taufik. Namun massa menolak berdialog dan meminta Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, turun langsung menemui mahasiswa.
Sementara itu, ratusan aparat kepolisian tampak berjaga membentuk barikade di depan Gedung DPRD Riau untuk mengantisipasi potensi kericuhan. Meski aksi berlangsung panas dengan orasi dan sorakan keras, situasi secara umum tetap berjalan tertib hingga sore hari.
Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal seluruh tuntutan mereka hingga pemerintah daerah benar-benar menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat Riau.***